do I enough American part-4

Week 9-Foreign Policy : Decisions Makers

1 National Security Council (NSC)

• National Security Council (NSC) adalah forum utama Presiden untuk mempertimbangkan, merundingkan, membuat kebijakan, dan membuat instruksi darurat maupun instruksi khusus keamanan nasional dan masalah kebijakan luar negeri dengan penasehat senior keamanan nasional, para jenderal dari berbagai angkatan dan pejabat kabinet.
• NSC juga merupakan forum yang mengkoordinir beberapa departemen dan badan yang mempunyai tugas dan wewenang dibidang pertahanan, keamanan, dan intelijen.
• NSC juga merupakan forum utama yang menghasilkan instruksi yang tegas serta bersifat sangat kuat, dan kebijakan utama Presiden di bidang pertahanan, keamanan dan intelijen.
• dibentuk di bawah Presiden Truman,
• fungsi NSC adalah untuk menasihati dan membantu Presiden untuk urusan keamanan nasional dan kebijakan asing, sebagai lengan utama Presiden untuk mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan ini di antara berbagai instansi pemerintah, juga mengkoordinasi dan mengarahkan Agensi Kemanan Nasional (National Security Agency).
• Tugas utama NSA adalah melakukan kegiatan intelejensi tingkat tinggi guna mendukung kegiatan pemerintahan.
• NSC diketuai oleh Presiden. Anggota tetap biasanya berisikan Wakil Presiden, Secretary of State, Secretary of Defense, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Director of National Intelligence, Direktur CIA, Secretary of Homeland Security dan Penasehat Presiden untuk masalah keamanan nasional.
• Chairman of the Joint Chiefs of Staff adalah penasehat militer wajib untuk NSC, hal ini dikarenakan Chairman of the Joint Chiefs of Staff membawahi seluruh unsur dari US Armed Forces.
• Director of National Intelligence adalah penasihat intelijen, karena banyaknya unsur intelijen di Amerika Serikat, maka pada NSC hanya di wakilkan oleh Director of National Intelligence.
• Kepala Staf semua angkatan, Staf Ahli bidang Pertahanan, Keamanan, dan intelijen; Asisten Presiden bidang Kebijakan Ekonomi diundang untuk menghadiri pertemuan NSC, jika penjelasan dari undangan diperlukan, serta agar instruksi atau kebijakan yang disetujui oleh NSC bisa segera diinformasikan dan diberlakukan.
• Jaksa Agung dan Direktur kantor manajemen dan anggaran diundang untuk menghadiri pertemuan yang berkaitan dengan tanggung jawab mereka.
• Kepala departemen dan badan-badan eksekutif lainnya, serta pejabat senior lainnya, diundang untuk menghadiri pertemuan NSC di saat yang membutuhkan kehadirannya.
• Rencana Reorganisasi, NSC ditempatkan di Kantor Eksekutif Presiden, yang sering disebut sebagai “Situation Room”. NSC mempunyai akses penuh terhadap DoD (Department of Defense) dan juga DHS (Department of Homeland Security).

2 The Roles of President

• Presiden sebagai kepala negara memiliki beberapa peran dalam menentukan hubungan dengan negara-negara lain.
• Meski Presiden bukan merupakan lembaga superbodi yang memiliki otoritas penuh, Presiden sebagai kepala negara memiliki otoritas yang besar dalam menentukan arah kebijakan.
• Presiden Amerika memiliki beberapa peran sentral dalam membuat kebijakan luar negeri seperti memegang kendali atas militer dan tentara, menentukan negoisasi dan arah diplomasi terhadap negara lain, menandatangani perjanjian internasional, serta pakta-pakta yang dibuat dengan negara lain.
• Namun presiden tetap membutuhkan peran dan persetujuan dari 2/3 anggota Senat untuk merealisasikan kebijakan luar negerinya. Tanpa persetujuan dari Senat, maka perjanjian tak akan dapat dilakukan. Hal ini merupakan salah satu perwujudan sistem demokrasi AS.
• Dalam penentuan Kebijakan Luar negeri ini, presiden AS bertindak selaku Inisiator.
• Konstitusi Amerika Serikat Pasal II Section 2 telah mengatur peran Presiden dalam Kebijakan Luar negeri serta menyebutkan tugas-tugas Presiden, meliputi:
1. Clause I : Presiden merupakan Panglima tertinggi dan memegang kontrol tertinggi militer, sehingga Presiden dapat menentukan sikap AS dalam berinteraksi dengan negara lain.
2. Clause II :Membuat perjanjian dengan negara lain, menunjuk duta besar dan konsul sebagai perwakilan AS ke negara-negara lain. Hal ini harus mendapatkan persetujuan dari senat. Berikutnya adalah menerima duta besar dari negara lain.
3. Clause III : Presiden memiliki kekuasaan untuk mengisi kekosongan yang mungkin terjadi selama masa Resesi Senat oleh Komisi yang akan berakhir masa tugasnya pada akhir sesi mendatang.
• Dalam penentuan kebijakan luar negeri, peran presiden dapat diurutkan menjadi 6 langkah yakni respons terhadap peristiwa luar negeri, proposal legislasi, negosiasi perjanjian internasional, kebijakan, implementasi kebijakan, dan aksi independen atau sole excecutive agreement.
• Dalam respon terhadap peristiwa luar negeri, presiden sebagai kepala tertinggi dari angkatan bersenjata memiliki wewenang untuk bereaksi terhadap segala hal yang mengancam kepentingan AS.
• Presiden AS dibantu oleh sekelompok orang yang bertugas memberikan nasihat dan masukan mengenai langkah-langkah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Yang terpenting disini adalah Menteri Luar Negeri.
• Namun tak seluruh perjanjian atau keputusan Presiden AS sebagai salah satu wujud kebijakan luar negerinya. Terkadang terdapat hal-hal tertentu yang seringkali disebut
• Sole Excecutive Agreement yang mana dibuat dengan kekuasaan penuh yang dimiliki oleh Presiden dalam menentukan langkah Kebijakan Luar negerinya. Dalam sole excecutive agreement ini, presiden dapat langsung meneken perjanjian tanpa persetujuan anggota Senat. Sebagai contohnya adalah Perjanjian Yalta tahun 1945, Perjanjian damai Vietnam tahun 1973 dan Perjanjian mengenai Tawanan Iran tahun 1981.
• Wewenang selanjutnya dalam kebijakan luar negeri yang dibuat presiden AS adalah menunjuk duta besar Amerika Serikat untuk negara-negara lain ataupun duta bagi PBB.
• duta besar yang direkomendasikan oleh presiden akan melalui tahapan berikutnya yakni persetujuan oleh Kongres dan saran dari Kongres.
• Duta besar ini sebagai salah satu dari birokrasi luar negeri akan membawa kepentingan AS dalam hubungannya dengan Negara lain.
• presiden sebagai kepala negara, staf pemerintahan merupakan pejabat langsung dan inisiator yang terkait dengan diplomasi dan memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah langsung untuk kepentingan luar negeri AS.

3 The Roles of Congress

· pembentukkan foreign policy dipengaruhi oleh-oleh pilar-pilar utama pemerintahan antara lain yaitu badan eksekutif, yang dipegang oleh Presiden dan badan legislatif yaitu Kongres.

· Baik Presiden maupun Kongres memiliki hak untuk membuat dan mengubah kebijakan tersebut, bahkan interaksi antar keduanya juga dinilai akan membawa dampak bagi foreign policy.

· Proses penetapan kebijakan adalah suatu proses yang rumit karena membutuhkan korelasi diantara keduanya.

· Kongres dalam pembuatan ­kebijakan seperti foreign policy, yaitu seperangkat aksi / prinsip yang diambil oleh suatu negara dalam melangsungkan suatu hubungan dengan negara lain.

· Peran kongres sangat vital di dalam masalah-masalah finansial dan stabilitas nasional.

· Kongres lah yang memiliki otoritas dalam hal pemungutan pajak, dan kongres pula yang berkewajiban melakukan inisiatif untuk menjaga kas negara.

· semua hal yang dianggap berpotensi mengancam stabilitas nasional, kongres berhak melakukan tindakan untuk mencegahnya.

· Sebagai contoh, untuk mengisi kas negara, kongres berhak mengadakan international comerce, yaitu semacam perdagangan dengan pihak asing dalam jumlah besar.

· Dalam proses pembentukkannya, baik pihak eksekutif dan legislatif bisa saling mendukung tetapi bisa juga terjadi perbedaan pendapat. Keputusan Presiden bisa saja tidak dapat direalisasikan karena keputusan akhir berada ditangan Kongres.

· Secara ringkas peran Kongres dalam pembuatan foreign policy disusun sebagai berikut:

§ Resolutions and policy statements (Resolusi dan Pernyataan Kebijakan)

· Dalam konteks ini, kongres hanya berperan sebagai inisiator atau penyumbang ide yaitu melalui diskusi yang dilakukan oleh anggota kongres sendiri. Setelah pihak kongres mengambil keputusan, Presiden berhak menerima atau melalukan penolakan karena pada umunya kebijakan yang dirumuskan dengan cara ini sifatnya lemah dan cenderung merugikan pihak pemerintah. Dalam penerapan cara ini, Presiden didaulat sebagai front man dalam proses pembuatan kebijakan, dan kongres hanya diberi kesempatan yang kecil untuk merealisasikan pendapatnya.

§ Legislative directives

· Dalam cara ini, kongres sebagai badan legislatif berhak secara langsung mengatur, menetapkan, dan mengambil keputusan atas kebijakan yang akan dibuat. Sedangkan peran Presiden disini hanya sebagai penonton saja tetapi disisi lain Presiden bisa melakukan penolakan dengan menggunakan hak vetonya. Meskipun demikian, veto presiden juga bisa dibatalkan apabila kongres setuju untuk melakukannya, dan memvoting keputusan itu. Selama hasil voting lebih dari 2/3 jumlah quorum, maka veto presiden bisa dibatalkan.

· Contohnya pada tahun 1991, kongres sepakat untuk memberi bantuan kepada Uni Soviet.

§ Legislative pressure

· Disini untuk merealisasikan kebijakan, Kongres menekan Presiden untuk setuju dengan ketentuan yang telah ditetapkan kongres dengan mengancam Presiden (pihak kongres tidak akan memberi persetujuan untuk merealisasikan kebijakan bila kebijakan yang ditetapkan Presiden bertentangan dengan ketetapan Kongres).

§ Legislative restriction/funding denials

· Dalam konteks ini, pihak Kongres memiliki hak untuk membatalkan atau tidak menyetujui ketetapan yang ditentukan Presiden. Hal tersebut dilakukan dengan cara tidak memberikan dana operasional sehingga Presiden tidak dapat merealisasikan kebijakan tersebut.

· Contohnya pada tahun 1973. Ketika itu, presiden Nixon telah menandatangani perjanjian dengan pihak Prancis untuk menghentikan campur tangan Amerika terhadap penyebaran Komunisme di Indochina. Namun, setelah itu pihak Amerika malah mendapatkan serangan dari pihak Kamboja yang merupakan sekutu Vietnam di dalam penyebaran komunisme. Pada awalnya Amerika meradang, dan hendak menyerang balik Kamboja. Namun, kongres melarangnya, dengan mengancam tidak akan mencairkan dana sepeserpun untuk dana operasional militer Amerika. Sehingga, Amerika membaalkan rencana serangan balik tersebut.

§ Informal advice

· Cara ini dilakukan anggota Kongres dengan cara pendekatan secara personal kepada Presiden. Pendekatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi Presiden agar mengikuti ketetapan Kongres yang diwujudakan dalam diskusi bersama.

§ Oversight of Policy

· Selain sebagai inisiator, Kongres juga berperan sebagai pengawas terhadap jalannya kebijakan tersebut. Dan hasil pengawasan tersebut diwujudkan dalam bentuk laporan-laporan.

· Jadi, peran kongres didalam pembuatan kebijakan luar negeri adalah sebagai penetap, perumus, dan memberikan pengaruh yang paling kuat, bahkan lebih kuat daripada Presiden.

4 The Roles of Department of State

• Dengan melihat fungsi strukturalnya, departemen ini bisa dimaknai sebagai Kementrian Luar Negeri.
• Department of State adalah kesatuan pelaksana badan federal yang bertanggung jawab untuk menangani hubungan diplomatik Amerika.
• Departemen ini didirikan pada 1789 sebagai departemen eksekutif yang pertama ada.
• Departemen ini berfungsi menjembatani misi diplomatik ke luar negeri dan bertanggung jawab untuk menerapkan kebijaksanaan asing (foreign policy).
• Departemen ini dipimpin oleh Sekretaris Kementrian, yang mana dicalonkan oleh presiden dan dikonfirmasi oleh senat dan anggota kabinet. Perlu diketahui pula, posisi tersebut berada diurutan pertama dari daftar orang-orang kabinet yang harus didahulukan. Posisi ini juga berada diurutan keempat dalam daftar pengganti presiden (setelah wakil presiden, speaker of the house, dan president pro tempore of the senate).
• Tanggung jawab departemen ini semakin lama semakin berkembang, termasuk memanajemen mata uang negara, penjaga segel besar negera, dan mengadakan sensus.
• Kebanyakan tugas-tugas domestik bagian negara akhirnya dialihkan ke departemen federal baru dan perwakilan yang didirikan sepanjang abad ke-19.
• Akan tetapi, kementrian luar negeri masih menahan beberapa tanggung jawab domestik, seperti menjadi pemegang segel besar, serta sebagai tempat perantara bagi presiden dan/atau wakil presiden yang bermaksud untuk mengundurkan diri.
• Departement of State banyak memberi saran pada presiden dalam perumusan dan eksekusi dalam kebijakan luar negeri, serta menyampaikan rencana jangka panjang dan keamanan Amerika.
• Departemen ini menentukan dan menganalisa fakta-fakta yang berhubungan dengan kepentingan luar negeri Amerika.
• Memberi rekomendasi-rekomendasi dalam kebijakan dan apa-apa yang harus dilaksanakan kedepannya. Serta mengambil langkah-langkah dalam meletakkan dasar kebijakan. Perundingan perjanjian dan persetujuan dengan negara lain; berbicara untuk Amerika di PBB dan organisasi internasional lainnya dimana Amerika berpartisipasi; dan tentunya mewakili Amerika dalam konferensi internasional adalah sekelumit dari tugas departemen ini.
• Tanggungjawab konstitusional lain berkaitan dengan kebijaksanaan asing Amerika adalah melalui peran serta departemen membantu mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang diambil oleh presiden.
• Aktifitas ini banyak melibatkan bagian pertahanan, perdagangan, keamanan, intelegen, dan agen Amerika untuk pengembangan pada taraf internasional.
• Pelayanan-pelayanan secara rutin terhadap warga Amerika, serta memberi bantuan kepada warga negara asing yang datang atau memiliki kepentingan di Amerika.
• Semua urusan asing Amerika yang berupa perwakilan luar negeri, program bantuan asing, pelanggaran internasional, program latihan militer asing, dsb.
• Tujuan keberadaan departemen ini secara general:

1. Melindungi dan membantu warga negara Amerika hidup atau bepergian keluar negeri;

2. Membantu pelaku bisnis Amerika di pangsa pasar internasional;

3. Mengkoordinasi dan menyediakan bantuan untuk aktifitas internasional agensi Amerika lain (lokal, negara, atau pemerintah federal), kunjungan resmi keluar dan dalam negeri serta usaha diplomatik lain;

4. Menginformasikan kepada publik tentang kebijakan luar negeri Amerika dan menerima umpan balik dari publik.

5. Menyediakan automobile registration untuk kendaraan staf non-diplomatic dan kendaraan diplomat asing yang memiliki kekebalan diplomatik di Amerika.

· Kementrian Luar Negeri memimpin aktivitas ini dengan kekuatan pekerja karyawan lembaga kemasyarakatan.

· Di luar negeri, anggota dari lembaga asing, termasuk pegawai negeri, spesialis, dan anggota diplomatik lain merepresentasikan Amerika; menganalisa dan melaporkan kondisi politik, ekonomi, dan tren sosial di negara tuan rumah; serta merespon kebutuhan warga Amerika di luar negeri.

· Pada akhirnya, peran Kementrian Luar Negeri menjadi begitu vital dan tidak terpisahkan. Segala kebijakan luar negeri Amerika banyak mendapat rumusan atau sekedar mendapat sentuhan dari departemen ini. Hubungan diplomatik juga berada pada wilayah tanggungjawabnya. Lebih dari itu semua, setiap warga negara Amerika dapat mendapatkan pelayanan via departemen dalam urusan luar negeri mereka.

5 The Roles of Department of Defence

· Dibuat pada tahun 1949, Departemen Pertahanan adalah hasil dari National Security Act of 1947, yang menyatukan layanan bersenjata di bawah sekretaris pertahanan sipil Presiden Harry S. Truman mendukung rencana Departemen Perang yang terpusat dalam struktur militer.

· Department of Defense (DoD) adalah badan pemerintahan milik Amerika Serikat yang ditugasi untuk melakukan koordinasi dan pengawasan atas semua lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan keamanan nasional dan angkatan bersenjata Amerika Serikat.

· DoD merupakan organisasi tingkat kabinet.

· Pelaporan kepada departemen ini dilakukan oleh tiga departemen militer (Army, Navy, dan Air Force) dan 15 lembaga pertahanan.

· Layanan bersenjata Army, Navy, Air Force, dan Marine Corps berada di bawah departemen militer DoD

• Selama lebih dari satu abad, militer Amerika difokuskan pada perang ekspedisi luar negeri. Partisipasi dalam operasi dalam negeri menjadi sporadis dan umumnya merupakan respon terhadap bencana alam.
• Dengan kepedulian tinggi terhadap terorisme, DoD berupaya untuk mendekatkan diri dengan federal, negara bagian, dan lembaga lokal dalam kegiatan keamanan tanah air.
• Sumber daya DoD dalam hal ukuran dan kemampuan memiliki sifat unik dalam pemerintah sehingga dapat diberlakukan untuk mencegah dan menanggapi tindakan teroris.
• Kepemimpinan DoD bersedia untuk mendukung upaya mempertahankan operasi militer di luar negeri sebagai fokus utama departemen, dan menghindari pembuangan sumber daya fiskal, materiil, dan personel untuk misi keamanan tanah air.
• DoD memiliki personel aktif terbesar dan paling terdiversifikasi dalam pemerintah federal
• Pengumpulan intelijen dan kemampuan analisis dalam DoD memiliki porsi yang substansial dalam aset intelijensi nasional Amerika Serikat. Dalam hal ini, termasuk juga National Security Agency (NSA), National Reconnaissance Office (NRO), National Imagery and Mapping Agency (NIMA), Defense Intelligence Agency (DIA), dan cabang intelijen dan keamanan layanan bersenjata individu.

· Perubahan besar dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Amerika setelah WW II, yaitu munculnya keterlibatan militer yang diwakili oleh DoD.

· Penjelasannya berasal dari keprihatinan tinggi terhadap keamanan nasional selama periode pascaperang ketika pemerintah AS terpaku dalam Perang Dingin.

· . Beberapa sekretaris pertahanan, seperti James Forrestal, Robert S. McNamara, Caspar Weinberger, dan William Perry, seperti memainkan peran mencolok dalam urusan luar negeri, terlihat seperti ingin menyaingi sekretaris negara.

• Beberapa contoh kasus pengaruh DoD dalam pembuatan kebijakan luar negeri, yaitu dalam kepresidenan George W. Bush, Secretary of Defense, Robert Gates, meyakinkan presiden bahwa pencapaian kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah akan dapat diwujudkan apabila pemerintah mengirimkan pasukan tambahan ke Timur Tengah sekitar 92.000 pasukan dalam kurun waktu 5 tahun.
• Pada saat yang sama, jumlah pasukan Amerika Serikat sudah mencapai 800 ribu pasukan di Timur Tengah. Selain itu, DoD melalui DIA aktif dalam mengumpulkan informasi intelijen yang menyangkut tentang pengembangan dan analisis nuklir di Korea Utara dan Iran, serta infromasi tentang terorisme.
• Berkat keberadaan DIA, pemerintah akan mendapat masukan informasi serta saran-saran yang di kemudian hari dapat mereka pergunakan dalam pembentukan politik luar negeri.

6 The Roles of CIA & Inttelligent Community

· William J. Donovan adalah Koordinator Informasi Intelijen pertama yang ditunjuk oleh Presiden Franklin D. Roosevelt. Kemudian setelah Amerika memasuki masa Perang Dunia II, ia menjabat sebagai Kepala dari Office of Strategic Service (OSS) pada tahun 1942.

· OSS merupakan cikal bakal dari CIA, yang diberi mandat untuk mengumpulkan serta menganalisis informasi strategis.

· Namun setelah Perang Dunia II berakhir, OSS juga dihapuskan dan beralih fungsi kepada Departemen Negara & Perang.

· Untuk membuat kantor intelijen yang berfungsi secara optimal, maka presiden Truman menandatangani National Security Act pada tahun 1947 untuk membentuk CIA

· Kongres AS mempunyai tanggung jawab dalam hal pengawasan terhadap kinerja CIA semenjak terbentuk dari tahun 1947, dan pada tahun 1980 terbit Undang-Undang Intelligence Oversight Act yang memberi wewenang kepada Senate Select Committee on Intelligence (SSCI) dan House Permanent Select Committee on Intelligence (HPSCI) untuk mengatur program dari CIA dan mengawasi kegiatan mereka.

· CIA merupakan badan agensi independen milik Amerika yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan memberikan keamanan bagi para pejabat di Amerika Serikat, khusunya para pembuat keputusan.

· Keempat divisi ini mengumpulkan, menganalisis, serta menyebarkan informasi intelijen kepada para pejabat tinggi AS.

1. National Clandestine Service (NCS) memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan informasi rahasia dari intelijen asing, terutama human source intelligence (HUMINT). NCS merupakan lini depan intelijen rahasia, ia berkonsentrasi pada perkembangan dunia internasional, mulai dari terorisme, proliferasi senjata hingga isu-isu militer dan politik internasional. Dalam rangka mengumpulkan data-data intelijen, para agen bekerja dengan cara tinggal di luar negeri untuk membangun jaringan dan hubungan personal di tempat ia ditugaskan.

2. Directorate of Intelligence (DI), bertugas menganalisis segala sumber intelijen, membuat laporannya, serta mengadakan pengarahan singkat (briefings). Informasi yang didapat adalah melalui berbagai sumber dan metode, termasuk personil AS di luar negeri, laporan agen, fotografi satelit, media asing, dan sensor yang canggih. DI juga bertanggung jawab atas aktualisasi dan akurasi suatu informasi intelijen, serta relevansi analisis intelijen yang menjadi perhatian para pembuat keputusan.

3. Kemudian komponen ketiga dari CIA, yaitu Directorate of Science & Technology (DS&T) bertugas mengakses, mengumpulkan, dan memanfaatkan informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan misi CIA secara inovatif, ilmiah, serta teknik, dan juga memberi solusi teknis untuk masalah intelijen yang paling kritis. DS&T mencakup lebih dari 50 disiplin ilmu yang berbeda, mulai dari progammer komputer hingga insinyur. Sedangkan Directorate of Support (DS) merupakan bagian dari CIA yang memberikan dukungan berupa akuisisi, komunikasi, layanan fasilitas, manajemen keuangan, teknologi informasi, layanan medis, logistik, keamanan bagi para personil agen, informasi, sarana dan teknologi.

· Mekanisme kerja CIA adalah,

1. mengidentifikasi masalah atau isu mengenai keamanan nasional yang menjadi perhatian pemerintah AS. Dalam beberapa kasus, CIA ditujukan untuk mempelajari isu intelijen, seperti rencana kegiatan para teroris, ataupun mengumpulkan informasi mengenai bagaimana dan kapan negara-negara yang mempunyai senjata akan menggunakannya.

2. menarik relevansi informasi dengan segala sumber yang ada

3. menilai apa yang terjadi, mengapa hal tersebut terjadi, apa yang akan terjadi setelahnya, dan apa pentingnya bagi kepentingan dan pemerintahan AS.

· Hasil dari analisis CIA akan dilaporkan kepada para pembuat keputusan dalam pemerintahan AS.

· Salah satu hasil laporan CIA adalah President’s Daily Brief (PDB), yakni laporan harian bagi presiden dan juga laporan bagi para pejabat senior AS diterima setiap harinya.

· CIA tidak membuat rekomendasi atas keputusan yang sedang dibuat, tetapi hanya bertugas untuk melaporkan informasi-informasi kepada para pembuat keputusan untuk membantu mereka merumuskannya.

· CIA juga bukan merupakan badan penegak hukum seperti FBI. Namun, CIA juga bekerja sama dengan FBI dalam beberapa hal seperti pada masalah counterintelligence dan counterterrorism.

· CIA tidak bertugas untuk membuat suatu keputusan, mereka hanya bertugas untuk menganilisis data intelijen yang dapat diinformasikan kepada para pembuat keputusan yang berhubungan dengan kemanan dan pertahan nasional.

· Selain CIA, aktivitas intelijen Amerika Serikat lainnya adalah Komunitas Intelijen (Intelligence Community- IC) yang terdiri atas 17 agen dan organisasi dari cabang eksekutif yang bekerja secara independen dan bersama-sama bekerja mengumpulkan informasi intelijen yang dibutuhkan dalam menunjang suatu hubungan luar negeri dan kegiatan keamanan nasional.

· IC dibentuk oleh Executive Order 12333 dan ditandatangani oleh Presiden Ronald Reagan pada tanggal 4 Desember 1982.

· IC dipimpin oleh Direktur intelijen Nasional dan melaporkan hasil kerjanya kepada presiden.

· Misi utama mereka adalah mengumpulkan dan menyampaikan informasi penting kepada presiden dan para pengambil keputusan.

· Anggota komunitas ini antara lain Federal Bureau Investigation (FBI), Air Force Intelligence, Army Intelligence, National Security Agency, dll.

· Informasi yang dikumpulkan organisasi ini luas, menyangkut narkotika hingga kegiatan terorisme. Mereka juga mengumpulkan informasi dari negara-negara yang dinilai memiliki kebijakan yang berlawanan dengan AS dari organisasi dan agen mereka. Presiden juga menugaskan IC untuk melakukan kegiatan khusus dalam melidungi Amerika Serikat dari ancaman dari luar.

• Misi utama CIA dewasa ini ialah terorisme.
• Al-Qaeda merupakan target mereka sehingga organisasi ini dicari hingga ke tempat tersembunyi manapun, menghancurkan operasi mereka dan bekerja membangun kehancuran yang disebabkan jaringan tersebut.
• Hal ini mendorong CIA bekerjasama dengan agen intelijen negara lain, memperketat hukum dan milter serta memperluas strategi dan taktik. CIA dan IC berperan penting dalam proses pembuatan keputusan (decision making process) dan pembuatan kebijakan luar negeri (foreign policy making process) AS, khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan, dengan informasi dan data yang mereka miliki sehingga AS dapat mencapai kepentingan nasional (national interest) nya.

7 The Roles of Interest Groups and Lobbyists

• Kelompok kepentingan dan pelobi memiliki cara yang sedikit berbeda dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
• Kelompok kepentingan memiliki tiga cara dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat:
1. Pembingkaian masalah

Pembingkaian masalah merupakan usaha dari kelompok-kelompok kepentingan untuk menempatkan suatu permasalahan pada agenda pemerintahan, berbentuk perspektif tentang isu-isu tersebut , dan dapat mempengaruhi sebuah perdebatan.

2. Penyediaan informasi dan análisis
3. Memantau proses kebijakan
• Meskipun sebagian pemerintah asing terus bekerja terutama melalui kedutaan mereka di Washington, hampir seratus negara mengandalkan pelobi untuk melindungi dan memajukan kepentingan mereka.
• Para pelobi juga digunakan untuk mempertahankan pengaruh signifikan dan efektifitas proses kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebagai akibat dari (i) meningkatkan hubungan antara globalisasi dan keprihatinan domestik, (ii) probabilitas yang tinggi kepentingan konstituen, dan (iii) kecenderungan politik menyerap kongres-pengambilan keputusan
• Lobi, komunikasi, dan ketegasan tindakan di luar, mengeksploitasi kecenderungan anggota kelompok untuk menempatkan masalah dan kepentingan konstituen di atas kepentingan nasional.

8 The Roles of Mass Media & Public Opinion

• Media massa mampu mengubah dan mempengaruhi masyarakat dalam bertindak dan menyikapi suatu isu yang beredar.
• Media massa akan berdampak pada pembentukan opini publik dalam menilai isu yang sedang dibahas, dan opini publik itu menjadi penting dalam negara yang demokrasi.
• Media menciptakan atmosfer yang merefleksikan even kebijakan luar negeri melalui perspektif agenda-setting, mempengaruhi kebijakan, dan mendorong mereka untuk merespon melalui media.
• Media AS dikendalikan oleh kekuatan modal dan pemerintah AS, oleh karena itu Chomsky menyatakan lima kendala yang selalu dimiliki media AS
1. terkonsentrasi pada isu tertentu,
2. terjerat konglomerasi (media korporat),
3. didanai dan disetir pemerintah dan bisnis,
4. mendapat tekanan dari sayap kanan (konservatif), dan
5. tergantung pada sumber berita yang terbatas.
• media merupakan hal yang paling dekat dengan masyarakat dan menjadi jaringan berita aktual. Maka media memiliki kepentingan dan kemampuan dalam membentuk opini publik dengan tulisan-tulisan yang diberitakan. Publik akan menanggapi setiap tulisan tersebut melalui media-media yang ada pula, sehingga pengambil kebijakan mendapatkan pengetahuan mengenai keinginan dan kehendak rakyatnya, dan hal tersebut yang menjadi pijakan bagi negara yang mengusung sistem demokrasi seperti Amerika.